Advokat Fredrich Yunadi Dan 22 Advokat Terseret Kasus Korupsi

Advokat Fredrich Yunadi Dan 22 Advokat Terseret Kasus Korupsi

Capsa Susun Online Indonesia Corruption Watch mencatat bukan sekedar bekas pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, yang tersandung problem hukum serta dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. 

Peneliti Hukum ICW Lola Ester menyebutkan, mulai sejak 2005 ada sekitaran 22 orang pengacara yang sempat dijerat dengan UU Tipikor. 

" Catatan ICW dari 2005 ada 22 advokat daterjerat perkara korupsi. Sebagian besar tingkat pidana suap menyurap, " tutur Lola di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D No 6, Jakarta Selatan, Minggu 14/1/2018. 

Lola lalu merinci, 16 advokat dijerat karna suap menyogok, dua orang dijerat karna memberi info tidak benar, empat orang menghalang-halangi penyidikan perkara korupsi. 

Masalah yang melibatkan 22 advokat itu sebagian besar dikerjakan KPK sejumlah 16 orang, selebihnya dikerjakan Kejaksaan 5 orang serta kepolisian satu orang. Hukuman tertinggi untuk advokat yang dapat dibuktikan bersalah yaitu Hapisan Hutagalung, dia divonis 12 th. penjara. 

" Advokat jadi satu diantara tempat yang riskan. Walau profesi bisa hak imunitas. Tapi sejauh mana hak imunitas itu, " kata dia. 

Agen Judi Online,Judi Bola Online dan Taruhan Bola Sbodewa Fredrich resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Sabtu 13/1/2018. Dia disangka menghalangi-halangi penyidikan KTP elektronik yang menjerat bekas Ketua DPR Setya Novanto. 

KPK menuding Fredrich telah pesan lebih dahulu kamar perawatan di RS Medika Permata Hijau sebelumnya Setnov masuk RS untuk dirawat. 

Tersebut daftar 22 advokat yang dijerat dengan UU Tipikor 

Tengku Syaifuddin Popon : Suap pegawai pengadilan tinggi tipikor sebesar Rp 250 juta berkaitan perlakuan masalah korupsi yang melibatkan Abdullah Puteh th. 2005. Masalah dikerjakan KPK. Dia divonis Pengadilan Tinggi Tipikor 2 th. 8 bln.. 

Harini Wijoso : Suap pegawai MA serta hakim angung berkaitan dengan masalah yang melibatkan Probosutejo th. 2005. Masalah dikerjakan KPK, Divonis MA tiga th. penjara serta denda Rp 100 juta. 

Manatap Ambarita : Menghalamg-halangi sistem kontrol yang dikerjakan oleh Kejaksaan pada tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan sisa biaya th. 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai. Afner Ambarita Manatap memohon clientnya tidak menghadiri panggilan penyidik saat di check di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat 2008. Lembaga yang mengatasi Kejaksaan. 

Capsa QQ Online Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis 1,5 th. penjara serta diperkuat pengadilan banding di Sumbar. Pada th. 2010, MA menjatuhkan vonis 3 th. penjara. Th. 2012 masuk kedalam DPO serta dinyatakan buron oleh Kejaksaan Negeri Mentawai. Perubahan sistem setelah itu tidak terang. 

Lambertus Palang Ama : Ikut serta dalam masalah Gayus Halomoan Tambunan dengan memberi info tidak benar serta merekayasa asal mula uang Rp 28 miliar punya Gayus 2010. Lembaga yang mengatasi Kejaksaan. Dijerat dengan Pasal 22 serta pasal 28 Undang-Undang Tipikor. 

Dia divonis PN Jakarta Selatan 3 th. penjara ditambah denda Rp 150 juta. Lambertus dapat dibuktikan menolong merekayasa asal usil uang Rp 28 miliyar punya Gayus. Uang itu diblokir penyidik Bareskrim Polri karena disangka hasil tindak pidana waktu bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. 

Adner Sirait : Suap pada Ibrahim, Hakim Pengadilan TUN Jakarta berkaitan perkara sengketa tanah seluas 9,9 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat melawan Pemprov DKI Jakarta 2010. Lembaga yang menanhani KPK. Divonis Pengadilan Tipikor 4 th. 6 bln. serta denda Rp 150 juta. 

Haposan Hutagalung : Ikut serta dalam mafia masalah Gayus Halomoan Tambunan dengan memberi keterangam tidak benar asal mula harta Gayus, menyogok penyidik Polri Arafat Enanie serta Komisari Jenderal Susno Duadji pada saat menjabat jadi Kabareskrim th. 2011. Lembaga yang mengatasi Kejaksaan. 

Haposan didakwa berlapis tidak mematuhi Pasal 5, Pasal 13, serta Pasal 22 UU Tipikor. Divonis Pengadilan Tipikor sekama 7 th. penjara tetapi diperberat di MA 12 th. penjara ditambah denda Rp 500 juta. 

Mohammad Hasan bin Khusi warga negara Malaysia : Menghalang-halangi penyidik tindak pidana korupsi pada tersangka Neneng Sri Wahyuni, istri M. Nazaruddin th. 2013. Lembaga yang mengatasi KPK. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 7 th. serta denda Rp 300 juta subsidair 6 bln. kurungan. 

Azmi bin Muhammad Yusuf warga negara Malaysia : Menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi pada tersangka Neneng Sri Wahyuni, istri M Nazaruddin 2013. Lembaga yang mengatasi KPK. Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 7 th. serta denda Rp 300 juta subsidair 6 bln. kurungan. 

Mario C Bernardo : Suap terkait dengan perkara yang tengah ada di tingkat kasasi MA th. 2013. Lembaga yang mengatasi KPK. Terjaring OTT KPK sebelumnya setelah menyerahkan uang pada pegawai MA Djody Supratman. Divonis pengadilan Tipimor Jakarta dengan pidana penjara sepanjang 4 th. serta denda Rp 200 juta. 

Susi Tour Andayani : Jadi penghubung suap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi MK Akil Mochtar dalam beberapa sengketa Pilkada th. 2014. Intansi yang mengatasi KPK. 

M Yagari Bhastara Guntur dengan kata lain Gerry : Suap pada hakin serta paniera PTUN Medan th. 2015. Lembaga yang mengatasi KPK. Terjaring OTT KPK divonis 2 th. penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. 

OC Kaligis : Suap pada hakim serta panitera PTUN Medan th. 2015. Lembaga yang mengatasi KPK. OC Kaligis divonis 5,5 th. penjara. Di tingkat banding hukumanya naik jadi 7 th. bui. Tingkat kasasi, OC Kaligis divonis 10 th. penjara. Vonis OC lantas dikurangi jadi 7 th. di tingkat peninjauan kembali. 

Raoul Adithya Wiranatakusumah : Suap pada panitera PN Jakarta Pusat Muhammad Santoso untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan pada hakim untuk diadili th. 2016. Lembaga yang mengatasi KPK. 

Dia terjaring OTT KPK serta Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 5 th. 9 September 2017 serta denda RP 150 juta. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta serta Mahkamah Agung. 

Bertha Natalia : Suap pada panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi untuk penyusunan majelis hakim serta mendapatka kemudahan putusan dalam perkara pidana yang sertakan artis Saiful Jamil pada 2016. Lembaga yang mengatasi KPK. 

Terjaring OTT KPK pada Kamis 16 Juni 2016. Divonis 2 th. 6 bln. penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 21 November 2016. 

Kasman Sangaji : Suap pada panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi untuk pengaturab majelis hakim serta memperoleh kemudahan putusan dalam perkara pidana yang sertakan artia Saiful Jamil th. 2016. Lembaga yang mengatasi KPK. Terjaring OTT KPK pasa Kamis 16 Juni 2016. Kasman dijatuhi vonjs 3,5 th. penjara serta denda Rp 100 juta subsider 2 bln. kuringan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 14 November 2017. 

Samsul : Suap pada panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi untuk penyusunan majelis hakim serta memperoleh kemudahan putusan dalam perkara pidana yang sertakan artis Saiful Jamil pada th. 2016. Lembaga yang mengatasi KPK. Terjaring OTT KPK pada Kamis 16 Juni 2016. Divonis 2 th. 6 bln. penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta 21 November 2016. 

Awang Lazuardi Embat : Suap pada Kepala Subdirektorar Kasasi Perdata Direktorat Pranata serta Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna untuk perlakuan perkara di MA th. 2016. Lembaga yang mengatasi KPK. 

Awang terjaring OTT KPK pada Jumat 12 Febriati 2017. Ditempat terpisah, tim penyidik juga meringkus entrepreneur Ichsan Suaidi serta Kepala Sub Direktorat Pranata serta Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Nadri Tristianto Sutrisna. Dalam operasi itu, petugas KPK berhasil mengambil alih uang sekitaran Rp 400 juta dari Andri di tempat tinggalnya lokasi Gading Serpong. 

Harris Arthur Hedar : Suap pada AKBP Radem Brotoseno sebesar Rp1, 9 miliyar untuk tunda sistem masalah perkara yang tengah ditanhani oleh Bareskrim Polri th. 2016. Lembaga yang mengatasi kepolisian. 

Terjaring OTT Satgas Saber Pungli. Harris Arthur Hedar divonis 3 th. penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipimor Jakarta pada 14 Juni 2017. Ia juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bln. kurungan. 

Akhmad Zaini : Suap pada panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi supaya majelis hakim menampik tuntutan perdata wanprestasi yang diserahkan Eastern Jason Fabrication Service Pte, Ltd pada PT. Aquamarone Divindo Inspection 2017. Lembaga yang mengatasi KPK. 

Terjaring OTT KPK pada 22 Agustus 2017. Panitera Tarmizi disangka sudah terima beberapa uang sebesar Rp 425 juta dari Akhmad Zaini sebagai kuasa hukum PT. ADI yang berperkara di PN Jaksel. Pemberian uang itu dikerjakan dengan bertahap mulai sejak Juni 2017 sampai 21 Agustus 2017. Akhmad Zaini dituntut 3 th. serta denda Rp 59 juta subsidair tiga bln. kurungan. Zaini dinilai dapat dibuktikan korupsi yaitu berikan atau menjanjikan uang Rp 425 juta pada Tarmizi. Vonis belum juga dijatuhkan kepda Akhmad.

Fadly Tuanany : Suap pada penyidik Polda Malut berkaitan sangkaan masalah yang melibaykan Ketua DPRD Halmahera Tengah Rusmini Sadar Alam 2017. Lembaga yang mengatasi kejaksaan. Jadi tahanan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada 12 Desembee 2017. Sistem hukum masih tetap jalan. 

Ace Kurnia : Suap pada penyidik Polda Malut berkaitan sangkaan kasusu yang melibatkan Ketua DPRD Halmahera Tengah Rusmini Sadar Alam 2017. Lembaga yang mengatasi kejaksaan. Jadi tahanan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada 12 Desember 2017. Sistem hukum masih tetap berjalan 

Frederich Yunadi : Menghambat serta menghadang penyidikan masalah e-KTP dengam tersangka Setya Novanto th. 2017. Lembaga yang mengatasi KPK. 

KPK mengambil keputusan Frederich Yunadi jadi tersangka 10 Januari 2018. Frederich di tangkap serta ditahan KPK pada Sabtu 13 Januari 2018. Sistem hukum masih tetap jalan. 

Dia divonis 5 th. penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta serta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan kasasa MA 23 Februari 2014, Susi divonis 7 th. penjara.