Korup APBD Jambi 2018 Anggota DPRD Sebesar 6 Miliar

Korup APBD Jambi 2018 Anggota DPRD Sebesar 6 Miliar

SBODEWA, INDONESIA - BANDAR TARUHAN JUDI ONLINE - Komisi Pemberantasan Korupsi [ KPK ] berhasil membongkar praktek sangkaan suap dalam pengesahan Rancangan Biaya Pendapatan Berbelanja Daerah [ APBD ] Propinsi Jambi thn biaya 2018. 

Untuk pengesahan rancangan biaya itu jadi APBD 2018, pihak Pemerintah Propinsi Jambi mempersiapkan 'uang ketok' beberapa Rp 6 miliar. Tetapi, dari operasi tangkap tangan [ OTT ] tempo hari, tim KPK cuma berhasil mengambil alih uang Rp 4,7 miliar. 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan, 'uang ketok' itu disediakan Pemprov Jambi supaya anggota DPRD Jambi menghadiri dalam pengesahan R-APBD yang di gelar pada Senin Tanggal 27/11/2017. Pasalnya, ada info beberapa anggota dewan tidak juga akan ada bila tidak ada uang itu. 

" Untuk memuluskan sistem pengesahan itu, disangka sudah disetujui uang ketok, " kata Basaria di gedung KPK, Jakarta, Kamis tanggal 29/11/2017. 

Pihak Pemprov Jambi juga menyanggupi pemberian 'uang ketok' itu dengan memohonnya dari pihak swasta yang sudah jadi relasi dalam tiap-tiap project di Jambi. 

CARA DAFTAR SBOBET - Satu hari sesudah disahkan jadi APBD 2018, anak buah Pelaksana pekerjaan [ Plt ] Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat Propinsi Jambi Arfan, Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp 3 miliar pada Asisten Daerah Bagian III Propinsi Jambi, Saipudin. 

Dari uang itu, kata Basaria, diserahkan Saipudin pada sebagian anggota DPRD Jambi dari lintas fraksi dengan perincian Rp 700 juta, Rp 600 juta serta Rp 400 juta. 

Tetapi, Basaria belum juga dapat merinci anggota dewan yang lain yang terima uang sejumlah Rp 1,3 miliar yang sudah lebih dahulu diserahkan Saipudin. 

KPK baru membuka pemberian Saipudin pada anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN Supriyono sebesar Rp 400 juta. Mereka berdua diciduk selesai bertransaksi didalam mobil Saipudin di satu restoran bebek, di Jambi, sekitaran jam 14.00 WIB. 

" Lalu SUP keluar dari mobil, tampak membawa kantong platsik warna hitam, lantas ketika itu tim KPK mengamankan SUP dengan tanda bukti kantong plastik hitam diisi uang Rp 400 juta, " katanya. 

LINK REFFERRAL - Basaria memberikan, waktu menggeledah tempat tinggal Saipudin, tim KPK ikut mengamankan uang sebesar Rp 1,3 miliar. Uang itu diduga akan diberi pada anggota DPRD Jambi berkaitan pengesahan rancangan biaya jadi APBD 2018. 

Terkecuali dirumah Saipudin, lanjut Basaria, pihaknya juga mengambil alih uang sejumlah Rp 3 miliar didalam dua koper dirumah Arfan. 

Selanjutnya, Basaria mengatakan, penyerahan uang yang dikerjakan Saipudin pada Supriyono tertutupi dengan kode penyerahan 'undangan. ’ Mereka berdua berjumpa di satu restoran bebek di dekat rumah sakit di Jambi. 

" KPK memperoleh info juga akan ada gagasan pertemuan, pada SUP Supriyono anggota DPRD serta SAI Saipudin Asisten Daerah Bagian III Propinsi Jambi di satu restoran dalam rencana penyerahan uang dengan memakai kode ‘undangan, ’” katanya. 

Penyerahan uang itu disangka untuk melicinkan pengesahan APBD Propinsi Jambi thn biaya 2018. Basaria juga mengingatkan pada semua kepala daerah serta anggota DPRD supaya pengesahan APBD tidak memakai uang pelicin. 

" Karna APBD yang juga akan disahkan itu mesti melalui sistem yang benar, tanpa ada korupsi supaya bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan orang-orang setempat, " katanya. 

Dalam operasi senyap yang di gelar di Jambi serta Jakarta, tim KPK sekurang-kurangnya mengamankan 12 orang. Sesudah dikerjakan kontrol, instansi antirasuah itu baru mengambil keputusan empat orang jadi tersangka. 

Mereka salah satunya, Saipudin, Supriyono, Arfan serta Pelaksana pekerjaan [ Plt ] Sekretaris Daerah Propinsi Jambi Erwan Malik. Supriyono disangka jadi penerima suap, sesaat Saipudin, Arfan serta Erwan Malik disangka jadi pemberi suap. 

Ke-4 tersangka itu masih tetap di check penyidik KPK dengan empat orang yang di tangkap tempo hari, yaitu anggota DPRD Jambi dari Fraksi Demokrat Nurhayati, Kepala Perwakilan Propinsi Jambi di Jakarta Amidy, Asrul sebagai pihak swasta, serta Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jambi Varial Adhi Putra.

Read More

Praperadilan Dan Pelimpahan Berkas Setnov

Praperadilan Dan Pelimpahan Berkas Setnov

SBODEWA - BANDAR TARUHAN JUDI ONLINE - Komisi Pemberantasan Korupsi [ KPK ] masih tetap lengkapi berkas penyidikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. 

Di dalam pengusutan ke-2 kalinya, instansi antirasuah itu harus juga mempersiapkan tenaga untuk hadapi praperadilan yang diserahkan Setnov. 

Sidang praperadilan ke-2 yang diserahkan Setnov juga akan di gelar pada Kamis Tanggal 30/11/2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang itu juga akan di pimpin hakim tunggal Kusno yang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

KPK mengemukakan, ada dua tim yang diterjunkan untuk mengatasi masalah Setnov. Tim pertama konsentrasi lengkapi berkas perkara, sesaat tim ke-2 konsentrasi hadapi tuntutan praperadilan Ketua Umum nonaktif Partai Golkar itu. 

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan, pihaknya tengah menyiapkan berkas penyidikan serta hadapi praperadilan Setnov. Menurutnya, spesial untuk hadapi praperadilan ke-2 Setnov, persiapan telah dikerjakan dengan masak. 

“Mudah-mudahan kita persiapannya di praperadilan juga tambah lebih masak dibanding yang tempo hari, ” kata Agus tempo hari. 

Pada praperadilan terlebih dulu, KPK kalah dari Setnov. Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan tuntutan Setnov, serta menyebutkan penetapan tersangka bekas Ketua Fraksi Golkar itu tidak sah. 

Meski begitu, KPK tidak tinggal diam. Sesudah pelajari putusan praperadilan pertama Setnov serta memperoleh bukti baru, instansi antirasuah itu kembali mengambil keputusan Setnov jadi tersangka korupsi project pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara Rp 2,3 triliun. 

“Kami juga memperoleh bukti-bukti beda yang pasti dapat dimaksud baru bila tak ada di terlebih dulu dengan tersangka SN sekarang ini. Nah tersebut yang kelak di sistem sidang juga akan kami uji selanjutnya serta di sampaikan, ” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah sekian hari kemarin. 

Sesudah resmi menjerat Setnov jadi tersangka kembali bedasarkan surat perintah penyidikan Nomor : Sprin. Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017, KPK segera mengecek beberapa pihak untuk jadi saksi. 

Mereka yang sudah disuruh info salah satunya Ketua Bagian Hukum serta HAM Partai Golkar Rudi Alfonso, Ketua Panitia Spesial Hak Angket DPR pada KPK Agun Gunandjar Sudarsa, bekas Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap, bekas Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno. 

Lalu tersangka masalah pemberian info palsu Miryam S Haryani, entrepreneur Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong, dua saudara Andi Narogong Dedi Prijono serta Vidi Gunawan, bekas Bos PT Gunung Agung Made Oka Masagung sampai Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan kata lain Ical. 

CARA DAFTAR SBOBET - Pakar hukum pidana Kampus Indonesia Ganjar Laksmana menyebutkan, KPK mesti konsentrasi dalam hadapi Setnov kesempatan ini. Pertama, konsentrasi untuk lengkapi berkas perkara Setnov serta ke-2 mempersiapkan dokumen serta jawaban atas tuntutan praperadilan Ketua Umum nonaktif Golkar itu. 

Ganjar mengatakan, sekarang ini tidak ada keperluan percepat pelimpahan berkas Setnov ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Menurutnya, KPK mesti betul-betul lengkapi berkas perkara Setnov sebelumnya dilimpahkan. 

“Tidak ada keperluan percepat pelimpahan perkara ke pengadilan mengingat kehati-hatian yang perlu diprioritaskan, ” kata Ganjar pada SBODewa Indonesia, Sabtu Tanggal 25/11/2017. 

Ganjar meneruskan, instansi antirasuah itu juga mempunyai pengalaman hadapi praperadilan Setnov yang pertama. Hingga, kata Ganjar KPK telah belajar supaya praperadilan kesempatan ini tidak kalah kembali. 

“Ya, praperadilan dihadapi oleh Biro Hukum, berkas perkara diurus Direktorat Penyidikan. Tidak ada problem atau masalah apa pun, ” katanya. 

Disamping itu, Ketua Pergerakan Muda Partai Golkar [ GMPG ] Ahmad Doli Kurnia menyebutkan, lihat pengalaman praperadilan Setnov terlebih dulu, KPK semestinya selekasnya lengkapi serta melimpahkan berkas perkaranya ke meja hijau. 

Menurut dia, pelimpahan berkas perkara Setnov mesti selekasnya dikerjakan untuk hindari manuver politik serta hukum yang dikerjakan tersangka korupsi project e-KTP itu. 

“Oleh karenanya untuk hindari manuver-manuver sekali lagi, selekasnya saja menurut saya KPK ambil beberapa langkah yang taktis serta cerdik. Salah nya ialah bila memanglah berkas-berkasnya telah cukup, ya silahkan saja dilimpahkan ke pengadilan, ” tutur pada SBODewa Indonesia. 

Menurut Doli, pada sidang praperadilan pertama Setnov yang di pimpin hakim Cepi banyak berlangsung kejanggalan. Sampai pada akhirnya tuntutan praperadilan Setnov dipenuhi serta status tersangkanya gugur. 

“Kita tahu menangnya Setya Novanto di praperadilan pertama itu kan banyak kejanggalan. Saya memperoleh hasil eksaminasi ada dua, satu di ICW satu sekali lagi di Unad, dua-duanya menyimpulkan kalau banyak kekeliriuan yang di ambil oleh hakim Cepi Iskandar itu, ” kata dia. 

Setnov saat ini sudah ditahan KPK mulai sejak Senin awal minggu ini. Dia mendekam di Tempat tinggal Tahanan [ Rutan ] Negara Kelas I Jakarta Timur cabang Rutan KPK. Instansi antirasuah menahan Setnov untuk kebutuhan penyidikan masalah korupsi project sejumlah Rp 5,9 triliun itu.

Read More