Kumpulan Berita Kriminal Terpopuler SBODewa Tentang Bandar Taruhan Judi Online Serta Produk Permainan Judi Online Dan Promo Yang Ada Di Situs Agen Judi Online SBODew

Tampilkan postingan dengan label Komisi Pemberantasan Korupsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Komisi Pemberantasan Korupsi. Tampilkan semua postingan

Kamis, 30 November 2017

Korup APBD Jambi 2018 Anggota DPRD Sebesar 6 Miliar



Korup APBD Jambi 2018 Anggota DPRD Sebesar 6 Miliar


SBODEWA, INDONESIA - BANDAR TARUHAN JUDI ONLINE - Komisi Pemberantasan Korupsi [ KPK ] berhasil membongkar praktek sangkaan suap dalam pengesahan Rancangan Biaya Pendapatan Berbelanja Daerah [ APBD ] Propinsi Jambi thn biaya 2018. 


Untuk pengesahan rancangan biaya itu jadi APBD 2018, pihak Pemerintah Propinsi Jambi mempersiapkan 'uang ketok' beberapa Rp 6 miliar. Tetapi, dari operasi tangkap tangan [ OTT ] tempo hari, tim KPK cuma berhasil mengambil alih uang Rp 4,7 miliar. 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan, 'uang ketok' itu disediakan Pemprov Jambi supaya anggota DPRD Jambi menghadiri dalam pengesahan R-APBD yang di gelar pada Senin Tanggal 27/11/2017. Pasalnya, ada info beberapa anggota dewan tidak juga akan ada bila tidak ada uang itu. 

" Untuk memuluskan sistem pengesahan itu, disangka sudah disetujui uang ketok, " kata Basaria di gedung KPK, Jakarta, Kamis tanggal 29/11/2017. 

Pihak Pemprov Jambi juga menyanggupi pemberian 'uang ketok' itu dengan memohonnya dari pihak swasta yang sudah jadi relasi dalam tiap-tiap project di Jambi

CARA DAFTAR SBOBET - Satu hari sesudah disahkan jadi APBD 2018, anak buah Pelaksana pekerjaan [ Plt ] Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat Propinsi Jambi Arfan, Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp 3 miliar pada Asisten Daerah Bagian III Propinsi Jambi, Saipudin

Dari uang itu, kata Basaria, diserahkan Saipudin pada sebagian anggota DPRD Jambi dari lintas fraksi dengan perincian Rp 700 juta, Rp 600 juta serta Rp 400 juta. 

Tetapi, Basaria belum juga dapat merinci anggota dewan yang lain yang terima uang sejumlah Rp 1,3 miliar yang sudah lebih dahulu diserahkan Saipudin

KPK baru membuka pemberian Saipudin pada anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN Supriyono sebesar Rp 400 juta. Mereka berdua diciduk selesai bertransaksi didalam mobil Saipudin di satu restoran bebek, di Jambi, sekitaran jam 14.00 WIB. 

" Lalu SUP keluar dari mobil, tampak membawa kantong platsik warna hitam, lantas ketika itu tim KPK mengamankan SUP dengan tanda bukti kantong plastik hitam diisi uang Rp 400 juta, " katanya. 

LINK REFFERRAL - Basaria memberikan, waktu menggeledah tempat tinggal Saipudin, tim KPK ikut mengamankan uang sebesar Rp 1,3 miliar. Uang itu diduga akan diberi pada anggota DPRD Jambi berkaitan pengesahan rancangan biaya jadi APBD 2018. 

Terkecuali dirumah Saipudin, lanjut Basaria, pihaknya juga mengambil alih uang sejumlah Rp 3 miliar didalam dua koper dirumah Arfan

Selanjutnya, Basaria mengatakan, penyerahan uang yang dikerjakan Saipudin pada Supriyono tertutupi dengan kode penyerahan 'undangan. ’ Mereka berdua berjumpa di satu restoran bebek di dekat rumah sakit di Jambi

" KPK memperoleh info juga akan ada gagasan pertemuan, pada SUP Supriyono anggota DPRD serta SAI Saipudin Asisten Daerah Bagian III Propinsi Jambi di satu restoran dalam rencana penyerahan uang dengan memakai kode ‘undangan, ’” katanya. 

Penyerahan uang itu disangka untuk melicinkan pengesahan APBD Propinsi Jambi thn biaya 2018. Basaria juga mengingatkan pada semua kepala daerah serta anggota DPRD supaya pengesahan APBD tidak memakai uang pelicin. 

" Karna APBD yang juga akan disahkan itu mesti melalui sistem yang benar, tanpa ada korupsi supaya bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan orang-orang setempat, " katanya. 

Dalam operasi senyap yang di gelar di Jambi serta Jakarta, tim KPK sekurang-kurangnya mengamankan 12 orang. Sesudah dikerjakan kontrol, instansi antirasuah itu baru mengambil keputusan empat orang jadi tersangka. 

Mereka salah satunya, Saipudin, Supriyono, Arfan serta Pelaksana pekerjaan [ Plt ] Sekretaris Daerah Propinsi Jambi Erwan Malik. Supriyono disangka jadi penerima suap, sesaat Saipudin, Arfan serta Erwan Malik disangka jadi pemberi suap. 

Ke-4 tersangka itu masih tetap di check penyidik KPK dengan empat orang yang di tangkap tempo hari, yaitu anggota DPRD Jambi dari Fraksi Demokrat Nurhayati, Kepala Perwakilan Propinsi Jambi di Jakarta Amidy, Asrul sebagai pihak swasta, serta Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jambi Varial Adhi Putra.


Share:

Rabu, 29 November 2017

Uang 1 Miliar OTT Jambi Diamankan KPK



Uang 1 Miliar OTT Jambi Diamankan KPK


SBODEWA - AGEN JUDI ONLINE - Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan uang sekitaran Rp 1 miliar lebih dalam Operasi Tangkap Tangan [ OTT ] pada beberapa anggota DPRD serta petinggi Pemerintah Propinsi Jambi, Selasa Tanggal 28/11/2017. 

" Beberapa uang juga diamankan dalam aktivitas ini. Sekitaran Rp 1 miliar lebih, " kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah waktu di konfirmasi lewat pesan singkat. 

CARA DAFTAR SBOBET - Febri menyebutkan, tim penyidik KPK disebar di beberapa tempat, baik di Jambi serta Jakarta dalam operasi senyap kesempatan ini. Mereka yang diciduk salah satunya anggota DPRD serta petinggi Pemprov Jambi dan pihak swasta. 

" Beberapa anggota DPRD, petinggi Pemprov serta swasta tertangkap tangan, " kata dia. 

Belum juga di ketahui tentu berkaitan masalah apa pemberian uang pada penyelenggara negara oleh pihak swasta itu. Tetapi uang yang diamankan itu disangka jadi uang suap. 

Beberapa pihak yang diamankan diberitakan sudah dibawa menuju gedung KPK, Jakarta

Ketua DPRD Propinsi Jambi Cornelis Buston terlebih dulu membetulkan penangkapan anggota DPRD Propinsi Jambi berdasar pada info dari kepolisian daerah setempat. 

" Saya bisa info dari Kapolda ada OTT anggota dewan, hanya siapa orangnya saya belum juga memperoleh info, " kata Cornelis seperti diambil dari SBODewa News

Beberapa petugas KPK tampak menggiring petinggi Pemprov Jambi atas nama Saipuddin yang menjabat jadi Asisten III Pemprov Jambi masuk ruangan penyidik, di Mapolda Jambi sekitaran jam 16. 00 WIB. 

Sebagian waktu lalu, Polisi juga tampak membawa alat penghitung uang masuk ruangan penyidik. 

Sebagian anggota DPRD Propinsi Jambi yang diamankan diberitakan telah terlebih dulu ada di ruangan penyidik.


AYO PARA BETTOR LOVER YANG MERASA DIRINYA JAGO SPORTSBOOK SBOBET, IBCBET DAN 368BET YANG MIXPARLAY DI MULAI DARI TARUHAN RP 1.000,- SEGERA BERGABUNG BERSAMA KAMI DI :


Share:

Minggu, 26 November 2017

Praperadilan Dan Pelimpahan Berkas Setnov



Praperadilan Dan Pelimpahan Berkas Setnov


SBODEWA - BANDAR TARUHAN JUDI ONLINE - Komisi Pemberantasan Korupsi [ KPK ] masih tetap lengkapi berkas penyidikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto

Di dalam pengusutan ke-2 kalinya, instansi antirasuah itu harus juga mempersiapkan tenaga untuk hadapi praperadilan yang diserahkan Setnov

Sidang praperadilan ke-2 yang diserahkan Setnov juga akan di gelar pada Kamis Tanggal 30/11/2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang itu juga akan di pimpin hakim tunggal Kusno yang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

KPK mengemukakan, ada dua tim yang diterjunkan untuk mengatasi masalah Setnov. Tim pertama konsentrasi lengkapi berkas perkara, sesaat tim ke-2 konsentrasi hadapi tuntutan praperadilan Ketua Umum nonaktif Partai Golkar itu. 

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan, pihaknya tengah menyiapkan berkas penyidikan serta hadapi praperadilan Setnov. Menurutnya, spesial untuk hadapi praperadilan ke-2 Setnov, persiapan telah dikerjakan dengan masak. 

“Mudah-mudahan kita persiapannya di praperadilan juga tambah lebih masak dibanding yang tempo hari, ” kata Agus tempo hari. 

Pada praperadilan terlebih dulu, KPK kalah dari Setnov. Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan tuntutan Setnov, serta menyebutkan penetapan tersangka bekas Ketua Fraksi Golkar itu tidak sah. 

Meski begitu, KPK tidak tinggal diam. Sesudah pelajari putusan praperadilan pertama Setnov serta memperoleh bukti baru, instansi antirasuah itu kembali mengambil keputusan Setnov jadi tersangka korupsi project pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara Rp 2,3 triliun. 

“Kami juga memperoleh bukti-bukti beda yang pasti dapat dimaksud baru bila tak ada di terlebih dulu dengan tersangka SN sekarang ini. Nah tersebut yang kelak di sistem sidang juga akan kami uji selanjutnya serta di sampaikan, ” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah sekian hari kemarin. 

Sesudah resmi menjerat Setnov jadi tersangka kembali bedasarkan surat perintah penyidikan Nomor : Sprin. Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017, KPK segera mengecek beberapa pihak untuk jadi saksi. 

Mereka yang sudah disuruh info salah satunya Ketua Bagian Hukum serta HAM Partai Golkar Rudi Alfonso, Ketua Panitia Spesial Hak Angket DPR pada KPK Agun Gunandjar Sudarsa, bekas Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap, bekas Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno

Lalu tersangka masalah pemberian info palsu Miryam S Haryani, entrepreneur Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong, dua saudara Andi Narogong Dedi Prijono serta Vidi Gunawan, bekas Bos PT Gunung Agung Made Oka Masagung sampai Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan kata lain Ical


CARA DAFTAR SBOBET - Pakar hukum pidana Kampus Indonesia Ganjar Laksmana menyebutkan, KPK mesti konsentrasi dalam hadapi Setnov kesempatan ini. Pertama, konsentrasi untuk lengkapi berkas perkara Setnov serta ke-2 mempersiapkan dokumen serta jawaban atas tuntutan praperadilan Ketua Umum nonaktif Golkar itu. 

Ganjar mengatakan, sekarang ini tidak ada keperluan percepat pelimpahan berkas Setnov ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Menurutnya, KPK mesti betul-betul lengkapi berkas perkara Setnov sebelumnya dilimpahkan. 

“Tidak ada keperluan percepat pelimpahan perkara ke pengadilan mengingat kehati-hatian yang perlu diprioritaskan, ” kata Ganjar pada SBODewa Indonesia, Sabtu Tanggal 25/11/2017. 

Ganjar meneruskan, instansi antirasuah itu juga mempunyai pengalaman hadapi praperadilan Setnov yang pertama. Hingga, kata Ganjar KPK telah belajar supaya praperadilan kesempatan ini tidak kalah kembali. 

“Ya, praperadilan dihadapi oleh Biro Hukum, berkas perkara diurus Direktorat Penyidikan. Tidak ada problem atau masalah apa pun, ” katanya. 

Disamping itu, Ketua Pergerakan Muda Partai Golkar [ GMPG ] Ahmad Doli Kurnia menyebutkan, lihat pengalaman praperadilan Setnov terlebih dulu, KPK semestinya selekasnya lengkapi serta melimpahkan berkas perkaranya ke meja hijau. 

Menurut dia, pelimpahan berkas perkara Setnov mesti selekasnya dikerjakan untuk hindari manuver politik serta hukum yang dikerjakan tersangka korupsi project e-KTP itu. 

“Oleh karenanya untuk hindari manuver-manuver sekali lagi, selekasnya saja menurut saya KPK ambil beberapa langkah yang taktis serta cerdik. Salah nya ialah bila memanglah berkas-berkasnya telah cukup, ya silahkan saja dilimpahkan ke pengadilan, ” tutur pada SBODewa Indonesia

Menurut Doli, pada sidang praperadilan pertama Setnov yang di pimpin hakim Cepi banyak berlangsung kejanggalan. Sampai pada akhirnya tuntutan praperadilan Setnov dipenuhi serta status tersangkanya gugur. 

“Kita tahu menangnya Setya Novanto di praperadilan pertama itu kan banyak kejanggalan. Saya memperoleh hasil eksaminasi ada dua, satu di ICW satu sekali lagi di Unad, dua-duanya menyimpulkan kalau banyak kekeliriuan yang di ambil oleh hakim Cepi Iskandar itu, ” kata dia. 

Setnov saat ini sudah ditahan KPK mulai sejak Senin awal minggu ini. Dia mendekam di Tempat tinggal Tahanan [ Rutan ] Negara Kelas I Jakarta Timur cabang Rutan KPK. Instansi antirasuah menahan Setnov untuk kebutuhan penyidikan masalah korupsi project sejumlah Rp 5,9 triliun itu.


Share:

Sabtu, 18 November 2017

Presiden Jokowi Telah Berikan KPK Hak Istimewa Untuk Berantas Korupsi



Presiden Jokowi Telah Berikan KPK Hak Istimewa Untuk Berantas Korupsi


SBODEWA - Agen Judi Online Terpercaya - Presiden dinilai sudah berikan ruangan bebas untuk KPK untuk lakukan tugasnya memberantas korupsi tanpa ada pandang bulu. 

Koordinator Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam [ KAHMI ] Mahfud MD mengapresiasi Presiden Joko Widodo berkaitan pemberantasan korupsi. 

Menurut dia, pemberantasan terlebih yang dikerjakan Komisi Pemberantasan Korupsi semakin baik sekarang ini karna dinilai tidak melihat bulu. 

“Presiden berikan ruangan gerak kawan di KPK menindak siapa saja yang bersalah, ” papar Mahfud di Hotel Santika Medan, Jumat Tanggal 17/11/2017. 

Pernyataan itu di sampaikan segera juga pada Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang ikut menghadiri acara itu. 

Menurut dia, hal tersebut begitu terang tampak lihat keadaan terakhir. KPK sekian hari ini giat menguber Ketua DPR Setya Novanto

Setya terlebih dulu kembali diputuskan jadi tersangka sangkaan korupsi pengadaan KTP elektronik [ e-KTP ] walau sudah menang praperadilan. 

Dua hari kemarin, KPK menyambangi tempat tinggal Setya manfaat menjemput paksa karena lebih dari 3x mementahkan panggilan kontrol. 

Tetapi, Setya waktu itu tidak ada ditempat. Satu hari sesudahnya, KPK bekerjasama dengan Polri memasukkan Setya dalam Daftar Pencarian Orang [ DPO ]. 

“Dua hari kemarin Polri menolong KPK dengan baik serta seimbang. Polri mulai bersinergi lebih serasi dengan KPK, ” ucap bekas Ketua MK ini.



AYOO....PARA BETTOR LOVER YANG INGIN DAPAT PENGHASILAN SAMPINGAN TANPA KELUAR KERINGAT.
Syarat & Ketentuan MGM :
★. Kami hargai anda yang mengajak teman buat joint dengan bonus 5% / orang. Bonus kami hitung dari deposit awal teman anda,
★. Bonus ke-2 dan seterusnya merupakan dari total lose teman anda :
     1 s/d 5 orang : 5%
     6 s/d 10 orang : 10%
     10 Keatas : 15%
★. Dapatkan bonus tambahan bagi anda yang berhasil mencapai minimal 500.000 dari bonus REFERRAL [ CASHBACK ] anda :
     500.000 s/d 1.000.000 = 500.000
     1.100.000 s/d 5.000.000 = 1.000.000
     5.100.000 ++ = 2.000.000
★. Bonus berlaku untuk semua product [ Kecuali POKER & TOGEL ].
★. Bonus tidak valid jika terdapat kesamaan IP , nama rekening, no rekening, no HP dan email dengan member lain.
★. Bonus tidak berlaku jika teman anda mengambil PROMO BONUS.
★. Bonus di Hitung Perbulan dan di masukkan ke USER ID nya setiap awal Bulan Tgl 2.






Share:

Jumat, 17 November 2017

Status Buron Setya Novanto Tanda Tanya Bagi Golkar


MEMBER GET MEMBER SBODEWA :
AYOO....PARA BETTOR LOVER YANG INGIN DAPAT PENGHASILAN SAMPINGAN TANPA KELUAR KERINGAT.
Syarat & Ketentuan MGM :
★. Kami hargai anda yang mengajak teman buat joint dengan bonus 5% / orang. Bonus kami hitung dari deposit awal teman anda,
★. Bonus ke-2 dan seterusnya merupakan dari total lose teman anda :
     1 s/d 5 orang : 5%
     6 s/d 10 orang : 10%
     10 Keatas : 15%
★. Dapatkan bonus tambahan bagi anda yang berhasil mencapai minimal 500.000 dari bonus REFERRAL [ CASHBACK ] anda :
     500.000 s/d 1.000.000 = 500.000
     1.100.000 s/d 5.000.000 = 1.000.000
     5.100.000 ++ = 2.000.000
★. Bonus berlaku untuk semua product [ Kecuali POKER & TOGEL ].
★. Bonus tidak valid jika terdapat kesamaan IP , nama rekening, no rekening, no HP dan email dengan member lain.
★. Bonus tidak berlaku jika teman anda mengambil PROMO BONUS.
★. Bonus di Hitung Perbulan dan di masukkan ke USER ID nya setiap awal Bulan Tgl 2.


Status Buron Setya Novanto Tanda Tanya Bagi Golkar


SBODEWA, Indonesia - Agen Judi Online TerpercayaKetentuan Komisi Pemberantasan Korupsi memasukkan Setya Novanto dengan kata lain Setnov dalam daftar pencarian orang dengan kata lain buron, dipertanyakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham

Idrus mengakui tidak tahu dengan ketentuan KPK itu karena kehadiran Setnov sekarang ini telah di ketahui luas oleh umum. 

" Bagaimana, telah ada orangnya tapi DPO? Saya tidak ngerti, " kata Idrus menjawab pertanyaan wartawan waktu dianya mendatangi Tempat tinggal Sakit Medika, Permata Hijau, Jakarta Barat, Kamis Tanggal 16/11/2017. 

Selanjutnya, Idrus juga mengimbau semuanya pihak untuk tetaplah berdasar pada azas praduga tidak bersalah dalam menanggapi masalah Setnov yang saat ini tersangka dalam masalah korupsi e-KTP

Setnov memanglah pernah di cari oleh KPK sepanjang sekitaran 12 jam sesudah tim penyidik KPK tidak berhasil menangkap yang berkaitan waktu dijemput paksa di tempat tinggalnya di Jalan Wijaya XIII, Nomor 19, Jakarta Selatan, pada Rabu Tanggal 15/11/2017 malam. 

Sistem pencarian itu selesai sore barusan saat Setnov di ketahui alami kecelakaan. Mobil yang ditumpangi Ketua Golkar itu menabrak tiang listrik waktu akan menuju Studio Metro TV untuk wawancara. 

Dia segera dibawa ke RS Medika untuk memperoleh perawatan selanjutnya. Sesaat di saat nyaris berbarengan, juru bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan pihaknya sudah mengambil keputusan Setnov jadi DPO

Penetapan DPO sekalian dibarengi dengan keinginan pada polisi serta Interpol untuk menolong temukan Setnov. Berkaitan dengan kehadiran Setnov di RS Medika selesai diputuskan jadi tersangka, Febri menyebutkan sudah kirim tim penyidik untuk mengecek Setnov dirumah sakit itu. 

" Jadi kami juga akan cermati bagaimana keadaan tersangka disana, tetapi kami akan lihat urutan dengan sama seperti apa, " kata Febri. 

" Apakah kecelakaan itu bila memanglah itu berlangsung kecelakaan, betul-betul berlangsung serta menyebabkan seorang tidak dapat dikerjakan pemeriksaaan atau sistem hukum beda, atau masih tetap dapat dikerjakan kontrol. Itu butuh dicek selanjutnya, " paparnya. 

Kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi terlebih dulu menyebutkan kalau clientnya alami luka dibagian kepala serta lengan karena kecelakaan sore barusan. Sesaat mobil yang ditumpangi Setnov dimaksud alami rusaknya kronis dibagian depan.



Share:

Kamis, 16 November 2017

KPK Pikirkan Untuk Terbitkan Status Buron Setya Novanto


KPK Pikirkan Untuk Terbitkan Status Buron Setya Novanto

SBODewa, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi [ KPK ] tidak tutup peluang juga akan memasukkan nama Ketua DPR Setya Novanto kedalam daftar pencarian orang [ DPO ] atau buron. 

Hal semacam ini tidak terlepas dari usaha KPK menangkap Novanto malam hari ini di tempat tinggalnya yang tidak membawa hasil. 

" S/d larut malam ini tim masih tetap di lapangan. Pencarian masih tetap dikerjakan. Bila belum juga diketemukan, kami pikirkan selanjutnya serta koordinasi dengan polri untuk menerbitkan surat DPO, " kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung kPK, Jakarta, Kamis tanggal 16/11/2017 dinihari. 

Pertimbangan memasukkan nama Novanto kedalam DPO, kata Febri, karena sistem penegakan hukum dalam usaha KPK memberantas korupsi mesti dikerjakan maksimum. KPK juga memegang prinsip equality before the law atau kebanyakan orang sama di mata hukum. 

" Jadi belum juga terlambat [ untuk Setya Novanto ] untuk menyerahkan diri ke KPK. Kooperatif semakin lebih baik untuk perlakuan perkara ataupun untuk yang berkaitan, " kata Febri

Walau sekian, Febri meyakinkan, belumlah ada rangkuman dari pihaknya kalau Novanto melarikan diri. Tetapi, bila memanglah Novanto tidak diketemukan keberadaannya, jadi KPK juga akan menindaklanjutinya dengan keluarkan surat DPO

" Belumlah ada rangkuman itu [ melarikan diri ]. Masih tetap butuh koordinasikan, apakah kelak tindak lanjuti dengan pencantuman di DPO atau tidak, " tutur Febri

Febri menyebutkan, KPK telah lakukan usaha persuasif pada Novanto dalam sistem hukum ini. Keseluruhan telah ada 11 panggilan kontrol pada Novanto, tetapi sekian kali dia mangkir, termasuk juga dari empat kali pemanggilan paling akhir. 

Setya Novanto diputuskan jadi tersangka masalah sangkaan korupsi project e-KTP untuk ke-2 kalinya oleh KPK berdasar pada surat perintah penyidikan [ sprindik ] tertanggal 31 Oktober 2017. Dia disangka menyalahgunakan kewenangannya dalam project e-KTP yang diduga buat negara rugi sampai Rp 2, 3 triliun. 

Novanto senantiasa mangkir dari empat panggilan paling akhir penyidik KPK, 3x jadi saksi untuk tersangka Direktur Paling utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, serta 1x jadi tersangka.



AYOO....PARA BETTOR LOVER YANG INGIN DAPAT PENGHASILAN SAMPINGAN TANPA KELUAR KERINGAT.
Syarat & Ketentuan MGM :
★. Kami hargai anda yang mengajak teman buat joint dengan bonus 5% / orang. Bonus kami hitung dari deposit awal teman anda,
★. Bonus ke-2 dan seterusnya merupakan dari total lose teman anda :
     1 s/d 5 orang : 5%
     6 s/d 10 orang : 10%
     10 Keatas : 15%
★. Dapatkan bonus tambahan bagi anda yang berhasil mencapai minimal 500.000 dari bonus REFERRAL [ CASHBACK ] anda :
     500.000 s/d 1.000.000 = 500.000
     1.100.000 s/d 5.000.000 = 1.000.000
     5.100.000 ++ = 2.000.000
★. Bonus berlaku untuk semua product [ Kecuali POKER & TOGEL ].
★. Bonus tidak valid jika terdapat kesamaan IP , nama rekening, no rekening, no HP dan email dengan member lain.
★. Bonus tidak berlaku jika teman anda mengambil PROMO BONUS.
★. Bonus di Hitung Perbulan dan di masukkan ke USER ID nya setiap awal Bulan Tgl 2.





Share:

Rabu, 15 November 2017

Zulkifli Hasan Berkata Anggota DPR DI Check KPK Tanpa Izin Presiden


Zulkifli Hasan Berkata Anggota DPR DI Check KPK Tanpa Izin Presiden

SBODewa, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan malas berkomentar banyak masalah argumen Ketua DPR Setya Novanto yang tidak penuhi panggilan kontrol di Komisi Pemberantasan Korupsi

Novanto kembali tidak penuhi panggilan KPK dengan argumen yang sama, yaitu mesti mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo agar bisa mengecek dianya. 

Zulkifli mengemukakan, sebagian anggota DPR beda sempat di panggil KPK untuk di check jadi saksi. 

Tetapi, mereka tetaplah penuhi panggilan tidak ada izin Presiden

" Sebagian rekan di check saksi DPR oleh KPK saat itu juga tak ada izin, " kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 14/11/2017. 

Tetapi, Zulkifli menampik berkomentar selanjutnya. Ia memohon semuanya pihak ikuti sistem hukum yang berlaku serta meyakinkan sistem hukum itu jalan adil pada siapa juga. 

" Pokoknya sistem hukum saja, " ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu. 

Novanto kembali diputuskan jadi tersangka oleh KPK atas sangkaan tindak pidana korupsi e-KTP sesudah memenangkan tuntutan praperadilan. 

Pada Senin tanggal 13/11/2017, ia dijadwalkan melakukan kontrol KPK jadi saksi untuk tersangka AAS. Tetapi, ia tidak menghadiri panggilan kontrol itu. 

Novanto kembali beralasan kalau KPK mesti mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo agar bisa mengecek dianya. 

Argumen ini di sampaikan Novanto dalam surat yang diantar ke KPK. Surat itu bertanda kop DPR serta di tandatangani Ketua DPR

Dalam surat itu juga diterangkan tentang hak imunitas DPR versus Novanto

Disamping itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan kalau pihaknya tidak mesti mengantongi izin Presiden untuk mengecek 

Menurut Syarif, ketentuan berkaitan hal semacam ini telah terang serta tidak butuh diperdebatkan. 

" Tidak [ butuh izin Presiden ] sekalipun, kok, tidak mesti izin. Baca saja ketentuannya, kan, telah ada putusan MK tidak mewajibkan ada izin dari Presiden, " kata Laode di Gedung KPK, Senin tanggal 13/11/2017. 

Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang mengenai MPR, DPR, DPD, serta DPRD [ UU MD3 ] yang telah ditest materi oleh Mahkamah Konstitusi mensyaratkan kontrol anggota DPR mesti seizin Presiden

Tetapi, Pasal 245 Ayat 3 menyebutkan kalau ketetapan Ayat 1 tidak berlaku jika anggota DPR lakukan tindak pidana spesial, termasuk juga korupsi. 

Laode menyebutkan, argumen Novanto yang malas menghadiri kontrol karna KPK tidak mengantongi izin Presiden dibuat-buat. 

Terlebih, terlebih dulu Novanto sempat juga menghadiri panggilan kontrol walau KPK tidak mengantongi izin Presiden

" Beliau, kan, sempat ada sekian kali di panggil. Waktu itu beliau ada tanpa ada surat izin Presiden, mengapa saat ini ada mesti kami memperoleh izin dari Presiden. Ini satu yang dibuat-buat, " tuturnya.


 
Share:

Selasa, 14 November 2017

Proyek E-KTP 6 Juta Dollar Dari Penggarap Di Tampung Made Oka


Proyek E-KTP 6 Juta Dollar Dari Penggarap Di Tampung Made Oka 

SBODewa.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi [ KPK ] Abdul Basir mengatakan bekas Bos PT Gunung Agung, Made Oka Masagung menyimpan uang di rekeningnya menjangkau US$ 6 juta dari beberapa pihak yang kerjakan project pengadaan e-KTP punya Kementerian Dalam Negeri. 

Uang-uang itu di sampaikan jaksa Basir, di kirim oleh Direktur Paling Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo sebesar US$ 2 juta, Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem sekitaran US$ 1, 8 juta serta perusahaan bernama Petra sekitaran US$ 1 juta. 

" Dari rekening koran tidak ada yang di kirim ke Neuraltus, tapi ada beberapa ke Muda Ikhsan Harahap. Sekalipun tidak ada ke Neuraltus. Belum juga dari Petra lebih kurang 1 juta dollar (AS). Nyaris 6 juta dollar [ AS ], " papar jaksa Basir ke Oka di persidangan terdakwa korupsi e-KTP Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin tanggal 13/11/2017. 

Jaksa Basir terasa heran dengan pernyataan Oka yang tidak tahu peruntukan beberapa uang itu. Walau sebenarnya, uang yang masuk kedalam rekening Oka jumlahnya cukup besar. 

" Masa iya uang enam juta dollar [ AS ] ayah tidak ingat, siapa yang kirim, dibawa ke mana itu uang. Barusan Pak Muda ngomong rekening bisa dari Irvan. Pak Muda kasih rekening ke Irvan. Ayah yang kelola rekening siapa? " papar jaksa Basir

" Saya semuanya, " jawab Oka, yang disebut kolega Ketua DPR Setya Novanto. Oka mengetahui Setnov pada dekade '80-an saat ada dalam Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong [ Kosgoro ]. Organisasi itu adalah sayap Partai Golkar

Setnov juga telah mengakui mengetahui Oka. Bahkan juga Ketua Umum Partai Golkar itu sempat jadi salah Direktur PT Gunung Agung, perusahaan yang dibangun bapak Oka Masagung

Oka sendiri dalam sidang semakin banyak menjawab lupa serta tidak paham tentang bagaimana uang yang jumlahnya juta-an dollar AS itu dapat masuk ke rekeningnya. 

Oka juga tidak tahu siapa yang menebarkan nomor rekeningnya serta memberi nomor rekening Ikhsan Muda Harahap, seseorang entrepreneur di Singapura, ke dianya. 

Walau menurut jaksa KPK, Oka mentransfer beberapa US$ 2 juta, persisnya US$ 315 ribu ke Ikhsan. Uang itu lalu diserahkan Ikhsan ke Irvanto Hendra Pambudi, bekas Direktur PT Murakabi Sejahtera. Irvanto juga di ketahui keponakan Setnov

" Pengirim uang saya, saya tidak paham. Saya sekali lagi cari info semuanya. Saya akan selidiki semuanya kurun waktu selekasnya. Saya juga minta tolong bank disana, " kata Oka

Jaksa KPK selalu mencecar Oka. jaksa KPK ajukan pertanyaan kenapa perusahaan-perusahaan yang kerjakan project e-KTP di Indonesia dapat mentransfer beberapa uang itu ke dianya. Oka kembali mengklaim tidak tahu menahu masalah beberapa uang itu. 

Waktu disinggung apakah uang itu adalah jatah seorang dalam proses project e-KTP, Oka menyebutkan tidak paham. Dia terasa tidak percaya uang itu adalah jatah untuk seorang berkaitan e-KTP

" Saya tidak tahu. Tidak percaya. Seingat saya, saat di kirim saya tidak paham namanya itu. Dari tempat mana rekening saya dia bisa. Saya juga mencari detil dari penarikan ini. Saya juga akan minta detil ke bank bila dapat, " katanya. 

Anang serta Marliem yang mentransfer uang ke Oka adalah penggarap project e-KTP. Perusahaan Anang, PT Quadra Solution satu diantara anggota Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia [ PNRI ], yang beranggotakan PT LEN Industri, PT Sucofindo, PT Sandipala Arthaputra serta PNRI

Disamping itu Marliem adalah penyuplai product Automated Fingerprint Identification Systems [ AFIS ] merk L-1 untuk Konsorsium PNRI.



Share:

Sabtu, 11 November 2017

Setya Novanto Ajukan Praperadilan



Setya Novanto Ajukan Praperadilan

SBODewa.com - Pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menyebutkan juga akan memajukan kembali praperadilan atas penetapan clientnya jadi tersangka oleh KPK

Gagasannya, mengajukan praperadilan itu juga akan dikerjakan pada minggu depan. 

" Praperadilan kurun waktu singkat, iya Insya Allah [ minggu depan ]. Kami telah susun karna kami itu kerja cepat, " kata Fredrich, waktu didapati selesai melapor ke Bareskrim Polri, di Gambir, Jakarta, Jumat tanggal 10/11/2017. 

Tetapi, dia menyebutkan, pihaknya lebih dahulu pilih memberikan laporan dua pimpinan serta dua penyidik KPK pasca-penetapan Novanto jadi tersangka. 

" Praperadilan itu kan masalah resmi, tetaplah kami kerjakan. Tapi pidana ini kami dahulukan. Begitu diumumkan [ tersangka ] segera saya lapor. Saya tidak beberapa enggan, " tutur Fredrich

Seperti di ketahui, kuasa hukum Setya Novanto memberikan laporan Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, serta penyidik KPK Ambarita Damanik

Mereka dilaporkan atas sangkaan tindak pidana kejahatan yang dikerjakan dalam jabatan, seperti yang disebut dalam Pasal 414 juncto Pasal 421 KUHP. Pihaknya miliki argumen pilih lebih dahulu meniti langkah pidana. 

" Karna pidana itu tambah lebih cepat segera menyentuh yang berkaitan, " tutur Fredrich

Langkah Fredrich memajukan pidana diklaim jadi insiatif sendiri sebagai pengacara, bukanlah keinginan Novanto. Hal tersebut membuat perlindungan Novanto jadi clientnya. 

" Saya jadi penasihat hukum miliki hak membuat perlindungan client saya dengan maksimum. Apa yang tambah baik serta yang terefektif, salahkah bila saya membuat perlindungan client saya, " tutur dia. 

Dia menyanggah ada intervensi dari Partai Golkar dalam ambil langkah pidana. 

" Tak ada tapi dalam hal semacam ini kader Golkar tersinggung dengan Ketumnya itu diperlakukan semena-mena dikriminalisasi begini, " tutur dia.

SEGERA HADIR PROMO KHUSUS PERMAINAN BASKET BALL YANG MENARIK BAGI PARA BETTOR BASKET MANIA :

AYOO...PARA BETTOR SAAT INI TARUHAN BOLA DAN MIX PARLAY MULAI DARI RP.1000,- JANGAN DI TUNGGU LAGI DAN SEGERA BERGABUNG YA.


Share:

Rabu, 08 November 2017

Carmelita Terus Ditanya Soal Suap Dirjen Hubla


Carmelita Terus Ditanya Soal Suap Dirjen Hubla

SBODewa.com - Direktur Utama PT Andhika Lines Carmelita Hartoto telah rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi [ KPK ]. 

Dia diperiksa dalam kasus dugaan gratifikasi dan suap terkait proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Carmelita yang mengenakan kemeja putih langsung bergegas, menerobos kerumunan awak media. Dia yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Indonesia [ INSA ] tak acuh dengan pertanyaan wartawan.

"Tanya Penyidik, tanya ke dalam saja," kata Carmelita di Gedung KPK, Jakarta, Selasa tanggal 07/11/2017.

Ia diperiksa sebagai saksi untuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan nonaktif Antonius Tonny Budiono. Nama terakhir ini adalah tersangka gratifikasi dan suap dengan barang bukti mencapai Rp 20 miliar.

Carmelita pun tak menjawab terkait sejumlah uang yang diterima Tonny. Dia terus berjalan meninggalkan gedung KPK. Dia tetap tak menggubris pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan awak media. Carmelita hanya menyebut selaku Ketua Umum INSA, dirinya ditanyakan masalah yang umum.

"Sebagai ketua kan, [ masalah ] umum ditanya. Tanya saja di dalam, tanya aja di dalam," kata dia, yang bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Alphard B 1278 RFD.

Carmelita merupakan anak dari Hartoto Hardikusomo, yang membangun Andhika Group. Dia juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Andhika Lines, perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran khusus batubara.

Selain memanggil Carmelita, penyidik KPK turut menjadwalkan General Manager PT Citra Shipyard Edi Abi, Senior Manager dan Kesejahteraan PT Pelindo IV Chrisye, Staf Dit Kepelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Herwan Rasyid.

Kemudian Kepala Distrik Navigasi KSOP Tanjung Emas Semarang Sukiat dan Kurir PT Pundi Karya Sejahtera Wasito.

SEGERA HADIR PROMO KHUSUS PERMAINAN BASKET BALL YANG MENARIK BAGI PARA BETTOR BASKET MANIA :



Share:

Selasa, 31 Oktober 2017

Walikota Batu Praperadilan Lawan KPK


Walikota Batu Praperadilan Lawan KPK

SBODewa.com, Indonesia - Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko meminta doa sebelum menghadapi praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin tanggal 06/11/2017. Eddy menggugat penangkapan hingga penetapan tersangka yang dilakukan KPK atas dirinya. 

"Mohon doanya saja ya, untuk Senin depan," kata Eddy usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin tanggal 30/10/2017. 

Eddy tak bicara lebih jauh tentang materi gugatan praperadilan yang dirinya layangkan. 

Eddy ditangkap KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada 16 September 2017. Dia pun langsung ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan meubelair di Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2017.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait permohonan praperadilan yang diajukan Eddy.

Menurut Febri, saat ini pihaknya tengah mempelajari materi praperadilan yang diajukan Eddy tersebut. 

"KPK masih pelajari terus materi-materi yang ada di praperadilan itu," tuturnya. 

Febri menambahkan, materi praperadilan yang diajukan Eddy di antaranya soal penangkapan KPK dalam OTT serta penetapan tersangka dalam dugaan suap pengadaan meubelair di Pemerintah Kota Batu dianggap tak sah. 

Febri menyatakan, pihaknya memiliki bukti yang kuat tentang keterlibatan Eddy dalam suap ini, meski uang yang diperuntukan untuk dirinya belum menerima uang diduga suap tersebut.

"KPK sudah miliki bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa ada indikasi atau dugaan tipikor atau dugaan suap dalam kasus ini," ujarnya. 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri sudah menunjukan hakim praperadilan Eddy, yakni hakim Iim Nurohim.
Share:
Copyright © Berita Kriminal | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com