Kumpulan Berita Kriminal Terpopuler SBODewa Tentang Bandar Taruhan Judi Online Serta Produk Permainan Judi Online Dan Promo Yang Ada Di Situs Agen Judi Online SBODew

Jumat, 17 November 2017

Status Buron Setya Novanto Tanda Tanya Bagi Golkar


MEMBER GET MEMBER SBODEWA :
AYOO....PARA BETTOR LOVER YANG INGIN DAPAT PENGHASILAN SAMPINGAN TANPA KELUAR KERINGAT.
Syarat & Ketentuan MGM :
★. Kami hargai anda yang mengajak teman buat joint dengan bonus 5% / orang. Bonus kami hitung dari deposit awal teman anda,
★. Bonus ke-2 dan seterusnya merupakan dari total lose teman anda :
     1 s/d 5 orang : 5%
     6 s/d 10 orang : 10%
     10 Keatas : 15%
★. Dapatkan bonus tambahan bagi anda yang berhasil mencapai minimal 500.000 dari bonus REFERRAL [ CASHBACK ] anda :
     500.000 s/d 1.000.000 = 500.000
     1.100.000 s/d 5.000.000 = 1.000.000
     5.100.000 ++ = 2.000.000
★. Bonus berlaku untuk semua product [ Kecuali POKER & TOGEL ].
★. Bonus tidak valid jika terdapat kesamaan IP , nama rekening, no rekening, no HP dan email dengan member lain.
★. Bonus tidak berlaku jika teman anda mengambil PROMO BONUS.
★. Bonus di Hitung Perbulan dan di masukkan ke USER ID nya setiap awal Bulan Tgl 2.


Status Buron Setya Novanto Tanda Tanya Bagi Golkar


SBODEWA, Indonesia - Agen Judi Online TerpercayaKetentuan Komisi Pemberantasan Korupsi memasukkan Setya Novanto dengan kata lain Setnov dalam daftar pencarian orang dengan kata lain buron, dipertanyakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham

Idrus mengakui tidak tahu dengan ketentuan KPK itu karena kehadiran Setnov sekarang ini telah di ketahui luas oleh umum. 

" Bagaimana, telah ada orangnya tapi DPO? Saya tidak ngerti, " kata Idrus menjawab pertanyaan wartawan waktu dianya mendatangi Tempat tinggal Sakit Medika, Permata Hijau, Jakarta Barat, Kamis Tanggal 16/11/2017. 

Selanjutnya, Idrus juga mengimbau semuanya pihak untuk tetaplah berdasar pada azas praduga tidak bersalah dalam menanggapi masalah Setnov yang saat ini tersangka dalam masalah korupsi e-KTP

Setnov memanglah pernah di cari oleh KPK sepanjang sekitaran 12 jam sesudah tim penyidik KPK tidak berhasil menangkap yang berkaitan waktu dijemput paksa di tempat tinggalnya di Jalan Wijaya XIII, Nomor 19, Jakarta Selatan, pada Rabu Tanggal 15/11/2017 malam. 

Sistem pencarian itu selesai sore barusan saat Setnov di ketahui alami kecelakaan. Mobil yang ditumpangi Ketua Golkar itu menabrak tiang listrik waktu akan menuju Studio Metro TV untuk wawancara. 

Dia segera dibawa ke RS Medika untuk memperoleh perawatan selanjutnya. Sesaat di saat nyaris berbarengan, juru bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan pihaknya sudah mengambil keputusan Setnov jadi DPO

Penetapan DPO sekalian dibarengi dengan keinginan pada polisi serta Interpol untuk menolong temukan Setnov. Berkaitan dengan kehadiran Setnov di RS Medika selesai diputuskan jadi tersangka, Febri menyebutkan sudah kirim tim penyidik untuk mengecek Setnov dirumah sakit itu. 

" Jadi kami juga akan cermati bagaimana keadaan tersangka disana, tetapi kami akan lihat urutan dengan sama seperti apa, " kata Febri. 

" Apakah kecelakaan itu bila memanglah itu berlangsung kecelakaan, betul-betul berlangsung serta menyebabkan seorang tidak dapat dikerjakan pemeriksaaan atau sistem hukum beda, atau masih tetap dapat dikerjakan kontrol. Itu butuh dicek selanjutnya, " paparnya. 

Kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi terlebih dulu menyebutkan kalau clientnya alami luka dibagian kepala serta lengan karena kecelakaan sore barusan. Sesaat mobil yang ditumpangi Setnov dimaksud alami rusaknya kronis dibagian depan.



Share:

Kamis, 16 November 2017

KPK Pikirkan Untuk Terbitkan Status Buron Setya Novanto


KPK Pikirkan Untuk Terbitkan Status Buron Setya Novanto

SBODewa, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi [ KPK ] tidak tutup peluang juga akan memasukkan nama Ketua DPR Setya Novanto kedalam daftar pencarian orang [ DPO ] atau buron. 

Hal semacam ini tidak terlepas dari usaha KPK menangkap Novanto malam hari ini di tempat tinggalnya yang tidak membawa hasil. 

" S/d larut malam ini tim masih tetap di lapangan. Pencarian masih tetap dikerjakan. Bila belum juga diketemukan, kami pikirkan selanjutnya serta koordinasi dengan polri untuk menerbitkan surat DPO, " kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung kPK, Jakarta, Kamis tanggal 16/11/2017 dinihari. 

Pertimbangan memasukkan nama Novanto kedalam DPO, kata Febri, karena sistem penegakan hukum dalam usaha KPK memberantas korupsi mesti dikerjakan maksimum. KPK juga memegang prinsip equality before the law atau kebanyakan orang sama di mata hukum. 

" Jadi belum juga terlambat [ untuk Setya Novanto ] untuk menyerahkan diri ke KPK. Kooperatif semakin lebih baik untuk perlakuan perkara ataupun untuk yang berkaitan, " kata Febri

Walau sekian, Febri meyakinkan, belumlah ada rangkuman dari pihaknya kalau Novanto melarikan diri. Tetapi, bila memanglah Novanto tidak diketemukan keberadaannya, jadi KPK juga akan menindaklanjutinya dengan keluarkan surat DPO

" Belumlah ada rangkuman itu [ melarikan diri ]. Masih tetap butuh koordinasikan, apakah kelak tindak lanjuti dengan pencantuman di DPO atau tidak, " tutur Febri

Febri menyebutkan, KPK telah lakukan usaha persuasif pada Novanto dalam sistem hukum ini. Keseluruhan telah ada 11 panggilan kontrol pada Novanto, tetapi sekian kali dia mangkir, termasuk juga dari empat kali pemanggilan paling akhir. 

Setya Novanto diputuskan jadi tersangka masalah sangkaan korupsi project e-KTP untuk ke-2 kalinya oleh KPK berdasar pada surat perintah penyidikan [ sprindik ] tertanggal 31 Oktober 2017. Dia disangka menyalahgunakan kewenangannya dalam project e-KTP yang diduga buat negara rugi sampai Rp 2, 3 triliun. 

Novanto senantiasa mangkir dari empat panggilan paling akhir penyidik KPK, 3x jadi saksi untuk tersangka Direktur Paling utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, serta 1x jadi tersangka.



AYOO....PARA BETTOR LOVER YANG INGIN DAPAT PENGHASILAN SAMPINGAN TANPA KELUAR KERINGAT.
Syarat & Ketentuan MGM :
★. Kami hargai anda yang mengajak teman buat joint dengan bonus 5% / orang. Bonus kami hitung dari deposit awal teman anda,
★. Bonus ke-2 dan seterusnya merupakan dari total lose teman anda :
     1 s/d 5 orang : 5%
     6 s/d 10 orang : 10%
     10 Keatas : 15%
★. Dapatkan bonus tambahan bagi anda yang berhasil mencapai minimal 500.000 dari bonus REFERRAL [ CASHBACK ] anda :
     500.000 s/d 1.000.000 = 500.000
     1.100.000 s/d 5.000.000 = 1.000.000
     5.100.000 ++ = 2.000.000
★. Bonus berlaku untuk semua product [ Kecuali POKER & TOGEL ].
★. Bonus tidak valid jika terdapat kesamaan IP , nama rekening, no rekening, no HP dan email dengan member lain.
★. Bonus tidak berlaku jika teman anda mengambil PROMO BONUS.
★. Bonus di Hitung Perbulan dan di masukkan ke USER ID nya setiap awal Bulan Tgl 2.





Share:

Rabu, 15 November 2017

Zulkifli Hasan Berkata Anggota DPR DI Check KPK Tanpa Izin Presiden


Zulkifli Hasan Berkata Anggota DPR DI Check KPK Tanpa Izin Presiden

SBODewa, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan malas berkomentar banyak masalah argumen Ketua DPR Setya Novanto yang tidak penuhi panggilan kontrol di Komisi Pemberantasan Korupsi

Novanto kembali tidak penuhi panggilan KPK dengan argumen yang sama, yaitu mesti mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo agar bisa mengecek dianya. 

Zulkifli mengemukakan, sebagian anggota DPR beda sempat di panggil KPK untuk di check jadi saksi. 

Tetapi, mereka tetaplah penuhi panggilan tidak ada izin Presiden

" Sebagian rekan di check saksi DPR oleh KPK saat itu juga tak ada izin, " kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 14/11/2017. 

Tetapi, Zulkifli menampik berkomentar selanjutnya. Ia memohon semuanya pihak ikuti sistem hukum yang berlaku serta meyakinkan sistem hukum itu jalan adil pada siapa juga. 

" Pokoknya sistem hukum saja, " ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu. 

Novanto kembali diputuskan jadi tersangka oleh KPK atas sangkaan tindak pidana korupsi e-KTP sesudah memenangkan tuntutan praperadilan. 

Pada Senin tanggal 13/11/2017, ia dijadwalkan melakukan kontrol KPK jadi saksi untuk tersangka AAS. Tetapi, ia tidak menghadiri panggilan kontrol itu. 

Novanto kembali beralasan kalau KPK mesti mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo agar bisa mengecek dianya. 

Argumen ini di sampaikan Novanto dalam surat yang diantar ke KPK. Surat itu bertanda kop DPR serta di tandatangani Ketua DPR

Dalam surat itu juga diterangkan tentang hak imunitas DPR versus Novanto

Disamping itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan kalau pihaknya tidak mesti mengantongi izin Presiden untuk mengecek 

Menurut Syarif, ketentuan berkaitan hal semacam ini telah terang serta tidak butuh diperdebatkan. 

" Tidak [ butuh izin Presiden ] sekalipun, kok, tidak mesti izin. Baca saja ketentuannya, kan, telah ada putusan MK tidak mewajibkan ada izin dari Presiden, " kata Laode di Gedung KPK, Senin tanggal 13/11/2017. 

Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang mengenai MPR, DPR, DPD, serta DPRD [ UU MD3 ] yang telah ditest materi oleh Mahkamah Konstitusi mensyaratkan kontrol anggota DPR mesti seizin Presiden

Tetapi, Pasal 245 Ayat 3 menyebutkan kalau ketetapan Ayat 1 tidak berlaku jika anggota DPR lakukan tindak pidana spesial, termasuk juga korupsi. 

Laode menyebutkan, argumen Novanto yang malas menghadiri kontrol karna KPK tidak mengantongi izin Presiden dibuat-buat. 

Terlebih, terlebih dulu Novanto sempat juga menghadiri panggilan kontrol walau KPK tidak mengantongi izin Presiden

" Beliau, kan, sempat ada sekian kali di panggil. Waktu itu beliau ada tanpa ada surat izin Presiden, mengapa saat ini ada mesti kami memperoleh izin dari Presiden. Ini satu yang dibuat-buat, " tuturnya.


 
Share:

Selasa, 14 November 2017

Proyek E-KTP 6 Juta Dollar Dari Penggarap Di Tampung Made Oka


Proyek E-KTP 6 Juta Dollar Dari Penggarap Di Tampung Made Oka 

SBODewa.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi [ KPK ] Abdul Basir mengatakan bekas Bos PT Gunung Agung, Made Oka Masagung menyimpan uang di rekeningnya menjangkau US$ 6 juta dari beberapa pihak yang kerjakan project pengadaan e-KTP punya Kementerian Dalam Negeri. 

Uang-uang itu di sampaikan jaksa Basir, di kirim oleh Direktur Paling Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo sebesar US$ 2 juta, Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem sekitaran US$ 1, 8 juta serta perusahaan bernama Petra sekitaran US$ 1 juta. 

" Dari rekening koran tidak ada yang di kirim ke Neuraltus, tapi ada beberapa ke Muda Ikhsan Harahap. Sekalipun tidak ada ke Neuraltus. Belum juga dari Petra lebih kurang 1 juta dollar (AS). Nyaris 6 juta dollar [ AS ], " papar jaksa Basir ke Oka di persidangan terdakwa korupsi e-KTP Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin tanggal 13/11/2017. 

Jaksa Basir terasa heran dengan pernyataan Oka yang tidak tahu peruntukan beberapa uang itu. Walau sebenarnya, uang yang masuk kedalam rekening Oka jumlahnya cukup besar. 

" Masa iya uang enam juta dollar [ AS ] ayah tidak ingat, siapa yang kirim, dibawa ke mana itu uang. Barusan Pak Muda ngomong rekening bisa dari Irvan. Pak Muda kasih rekening ke Irvan. Ayah yang kelola rekening siapa? " papar jaksa Basir

" Saya semuanya, " jawab Oka, yang disebut kolega Ketua DPR Setya Novanto. Oka mengetahui Setnov pada dekade '80-an saat ada dalam Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong [ Kosgoro ]. Organisasi itu adalah sayap Partai Golkar

Setnov juga telah mengakui mengetahui Oka. Bahkan juga Ketua Umum Partai Golkar itu sempat jadi salah Direktur PT Gunung Agung, perusahaan yang dibangun bapak Oka Masagung

Oka sendiri dalam sidang semakin banyak menjawab lupa serta tidak paham tentang bagaimana uang yang jumlahnya juta-an dollar AS itu dapat masuk ke rekeningnya. 

Oka juga tidak tahu siapa yang menebarkan nomor rekeningnya serta memberi nomor rekening Ikhsan Muda Harahap, seseorang entrepreneur di Singapura, ke dianya. 

Walau menurut jaksa KPK, Oka mentransfer beberapa US$ 2 juta, persisnya US$ 315 ribu ke Ikhsan. Uang itu lalu diserahkan Ikhsan ke Irvanto Hendra Pambudi, bekas Direktur PT Murakabi Sejahtera. Irvanto juga di ketahui keponakan Setnov

" Pengirim uang saya, saya tidak paham. Saya sekali lagi cari info semuanya. Saya akan selidiki semuanya kurun waktu selekasnya. Saya juga minta tolong bank disana, " kata Oka

Jaksa KPK selalu mencecar Oka. jaksa KPK ajukan pertanyaan kenapa perusahaan-perusahaan yang kerjakan project e-KTP di Indonesia dapat mentransfer beberapa uang itu ke dianya. Oka kembali mengklaim tidak tahu menahu masalah beberapa uang itu. 

Waktu disinggung apakah uang itu adalah jatah seorang dalam proses project e-KTP, Oka menyebutkan tidak paham. Dia terasa tidak percaya uang itu adalah jatah untuk seorang berkaitan e-KTP

" Saya tidak tahu. Tidak percaya. Seingat saya, saat di kirim saya tidak paham namanya itu. Dari tempat mana rekening saya dia bisa. Saya juga mencari detil dari penarikan ini. Saya juga akan minta detil ke bank bila dapat, " katanya. 

Anang serta Marliem yang mentransfer uang ke Oka adalah penggarap project e-KTP. Perusahaan Anang, PT Quadra Solution satu diantara anggota Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia [ PNRI ], yang beranggotakan PT LEN Industri, PT Sucofindo, PT Sandipala Arthaputra serta PNRI

Disamping itu Marliem adalah penyuplai product Automated Fingerprint Identification Systems [ AFIS ] merk L-1 untuk Konsorsium PNRI.



Share:

Minggu, 12 November 2017

Polres Dharmasraya Dibakar IPW Teroris Semakin Berani Perang Terbuka dengan Polisi


Polres Dharmasraya Dibakar IPW Teroris Semakin Berani Perang Terbuka dengan Polisi

SBODewa.com, Jakarta - Mapolres Dharmasraya, Sumatera Barat dibakar terduga teroris. Ke-2 aktor pada akhirnya tewas ditembak polisi. Indonesia Police Watch [ IPW ] menilainya, tindakan ke-2 aktor yaitu modus teror baru dalam dunia terorisme di Indonesia

" Sebab ke-2 aktor yang disangka jadi teroris itu berhasil membakar kantor polisi atau Polres [ Dharmasraya ], " tutur Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane dalam info tertulis di terima SBODewa, Minggu  tanggal 12/11/2017. 

Dari pantauan IPW sampai kini tindakan penyerangan teroris pada Polri lebih pada anggota kepolisian. Ada yang ditembak atau dibacok atau terserang ledakan bom teroris. Jikalau ada sarana Polri yang terserang lebih pada tindakan penembakan dari jarak jauh. 

" Tetapi dalam masalah Polres Dharmasraya itu, teroris nekat lakukan tindakan pembakaran. Berarti beberapa teroris Indonesia makin berani lakukan perang terbuka serta perang jarak dekat dengan anggota kepolisian, " katanya. 

Ia menerangkan, kalau sikap nekat beberapa teroris ini pantas diamati serta diwaspadai seluruh deretan Polri supaya anggotanya ataupun fasilitasnya tidak terus-terusan jadi bln. bulanan teroris. Perang terbuka serta perang jarak dekat yang dikerjakan teroris pada deretan kepolisian akhir-akhir ini sering berlangsung. 

" Sesudah serangan bom Kampung Melayu yang menewaskan beberapa polisi, beberapa teroris lakukan serangan ke Polda Sumut yang mengakibatkan satu polisi tewas, " katanya. 

Menurut dia, masalah di Polres Dharmasraya nyaris sama juga dengan penyerangan di Polda Sumut. Teroris lakukan serangan di larut malam mendekati pagi. 

Di Polda Sumut teroris menikam polisi hingga mati, tapi di Dharmasraya teroris membakar kantor polisi. Dari masalah ini ada dua yang perlu jadi perhatian polri supaya dapat mempersempit ruangan gerak teroris. 

" Pertama, masalah Dharmasraya serta Polda Sumut tunjukkan kalau deretan kepolisian tidak bisa lengah, terlebih waktu larut malam serta dinihari. Dua serangan di Sumut serta Dharmasraya tunjukkan kalau serangan berlangsung waktu jam jam riskan di mana orang orang terjerat ngantuk yang hebat, " ujarnya.

AYOO...PARA BETTOR SAAT INI TARUHAN BOLA DAN MIX PARLAY MULAI DARI RP.1000,- JANGAN DI TUNGGU LAGI DAN SEGERA BERGABUNG YA.



Share:

Sabtu, 11 November 2017

Setya Novanto Ajukan Praperadilan



Setya Novanto Ajukan Praperadilan

SBODewa.com - Pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menyebutkan juga akan memajukan kembali praperadilan atas penetapan clientnya jadi tersangka oleh KPK

Gagasannya, mengajukan praperadilan itu juga akan dikerjakan pada minggu depan. 

" Praperadilan kurun waktu singkat, iya Insya Allah [ minggu depan ]. Kami telah susun karna kami itu kerja cepat, " kata Fredrich, waktu didapati selesai melapor ke Bareskrim Polri, di Gambir, Jakarta, Jumat tanggal 10/11/2017. 

Tetapi, dia menyebutkan, pihaknya lebih dahulu pilih memberikan laporan dua pimpinan serta dua penyidik KPK pasca-penetapan Novanto jadi tersangka. 

" Praperadilan itu kan masalah resmi, tetaplah kami kerjakan. Tapi pidana ini kami dahulukan. Begitu diumumkan [ tersangka ] segera saya lapor. Saya tidak beberapa enggan, " tutur Fredrich

Seperti di ketahui, kuasa hukum Setya Novanto memberikan laporan Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, serta penyidik KPK Ambarita Damanik

Mereka dilaporkan atas sangkaan tindak pidana kejahatan yang dikerjakan dalam jabatan, seperti yang disebut dalam Pasal 414 juncto Pasal 421 KUHP. Pihaknya miliki argumen pilih lebih dahulu meniti langkah pidana. 

" Karna pidana itu tambah lebih cepat segera menyentuh yang berkaitan, " tutur Fredrich

Langkah Fredrich memajukan pidana diklaim jadi insiatif sendiri sebagai pengacara, bukanlah keinginan Novanto. Hal tersebut membuat perlindungan Novanto jadi clientnya. 

" Saya jadi penasihat hukum miliki hak membuat perlindungan client saya dengan maksimum. Apa yang tambah baik serta yang terefektif, salahkah bila saya membuat perlindungan client saya, " tutur dia. 

Dia menyanggah ada intervensi dari Partai Golkar dalam ambil langkah pidana. 

" Tak ada tapi dalam hal semacam ini kader Golkar tersinggung dengan Ketumnya itu diperlakukan semena-mena dikriminalisasi begini, " tutur dia.

SEGERA HADIR PROMO KHUSUS PERMAINAN BASKET BALL YANG MENARIK BAGI PARA BETTOR BASKET MANIA :

AYOO...PARA BETTOR SAAT INI TARUHAN BOLA DAN MIX PARLAY MULAI DARI RP.1000,- JANGAN DI TUNGGU LAGI DAN SEGERA BERGABUNG YA.


Share:

Rabu, 08 November 2017

Djarot Akan Diperiksa Polisi Soal Kasus Reklamasi


Djarot Akan Diperiksa Polisi Soal Kasus Reklamasi

SBODewa.com, Indonesia - Penyidik Polda Metro Jaya membuka kemungkinan memeriksa mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta. Djarot akan diperiksa karena pada masa kepimpinannya, nilai jual objek pajak pulau reklamasi disahkan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Deriyan mengatakan, pemanggilan Djarot akan melihat hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti.

"Nanti kami lihat proses penyelidikannya apakah Djarot akan dipanggil atau tidak," kata Adi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu  tanggal 08/11/2017.

Selain Djarot, Adi menyebut bahwa Penyidik juga bisa memanggil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [ DPRD ] DKI Jakarta dan pihak terkait.

"Tidak menutup kemungkinan semuanya orang-orang yang ada kaitannya dengan ini [ penetapan NJOP ] akan dimintai keterangan," kata dia.

Saat ini, Penyidik tengah memeriksa tiga orang saksi dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah [ BPRD ] yakni Kepala Bidang Hubungan Peraturan  bernama Joko, Kepala Bidang Perencanaan Yuandi, dan Staf BPRD Penjaringan bernama Andri.

Kepala Sub Direktorat III / Sumber Daya Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Krimsus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Sutarmo mengatakan, selain dari unsur Pemprov DKI Jakarta, penyidik juga memanggil pengembang reklamasi.

Apalagi jika nanti di tengah penyidikan ada temuan dugaan kongkalikong.

"Ada kemungkinan dari dua-duanya [ pengembang dan Pemprov ], kalau terjadi ada kolusi atau nepotisme," kata Sutarmo.

Untuk mendalami dugaan itu, pihaknya melakukan pemeriksaan seputar penetapan NJOP terhadap dua pulau hasil reklamasi, Pulau C dan Pulau D. 

Penyidik mengaitkannya dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 139 / PMK.03 / 2014 dan Peraturan Gubernur yang terkait reklamasi. Ia sendiri masih enggan merinci soal Pergub tersebut.

"Itu [ Permenkeu dan Pergub ] salah satu yang tafsir pemeriksaan yang akan ditanyakan. Jadi nanti kami lihat hasilnya," ujar dia.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menambahkan, pihaknya juga akan memeriksa Kepala BPRD DKI Jakarta Edi Sumantri dan Kepala Kantor Jasa Penilai Publik [ KJPP ] Dwi Haryantono.

Pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan tiga pegawai BPRD DKI Jakarta di atas. "Pemeriksaan masih soal NJOP," ujarnya.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan prosedur saat menetapkan NJOP dan untuk mengklarifikasi soal kesesuaiannya dengan Permenkeu.

"Jadi ini masih berkaitan dengan NJOP, apakah ada perizinan di situ, apakah ada perbedaan [ dari jumlah yang ditentukan ], nanti kami telusuri di situ," ujar Argo.

Sebelumnya, BPRD DKI Jakarta telah menetapkan NJOP dua pulau reklamasi, Pulau C dan D sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi. Nilai tersebut ditetapkan karena keadaan Pulau C dan D yang masih kosong dan belum ada bangunan. 

NJOP tersebut ditetapkan berdasarkan pada penilaian Kantor Jasa Penilai Publik [ KJPP ]. Pengelolaan Pulau C dan D itu sendiri diberikan kepada pihak pengembang yakni PT Kapuk Naga Indah

SEGERA HADIR PROMO KHUSUS PERMAINAN BASKET BALL YANG MENARIK BAGI PARA BETTOR BASKET MANIA :


Share:
Copyright © Berita Kriminal | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com