Korup APBD Jambi 2018 Anggota DPRD Sebesar 6 Miliar

Korup APBD Jambi 2018 Anggota DPRD Sebesar 6 Miliar

SBODEWA, INDONESIA - BANDAR TARUHAN JUDI ONLINE - Komisi Pemberantasan Korupsi [ KPK ] berhasil membongkar praktek sangkaan suap dalam pengesahan Rancangan Biaya Pendapatan Berbelanja Daerah [ APBD ] Propinsi Jambi thn biaya 2018. 

Untuk pengesahan rancangan biaya itu jadi APBD 2018, pihak Pemerintah Propinsi Jambi mempersiapkan 'uang ketok' beberapa Rp 6 miliar. Tetapi, dari operasi tangkap tangan [ OTT ] tempo hari, tim KPK cuma berhasil mengambil alih uang Rp 4,7 miliar. 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan, 'uang ketok' itu disediakan Pemprov Jambi supaya anggota DPRD Jambi menghadiri dalam pengesahan R-APBD yang di gelar pada Senin Tanggal 27/11/2017. Pasalnya, ada info beberapa anggota dewan tidak juga akan ada bila tidak ada uang itu. 

" Untuk memuluskan sistem pengesahan itu, disangka sudah disetujui uang ketok, " kata Basaria di gedung KPK, Jakarta, Kamis tanggal 29/11/2017. 

Pihak Pemprov Jambi juga menyanggupi pemberian 'uang ketok' itu dengan memohonnya dari pihak swasta yang sudah jadi relasi dalam tiap-tiap project di Jambi. 

CARA DAFTAR SBOBET - Satu hari sesudah disahkan jadi APBD 2018, anak buah Pelaksana pekerjaan [ Plt ] Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat Propinsi Jambi Arfan, Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp 3 miliar pada Asisten Daerah Bagian III Propinsi Jambi, Saipudin. 

Dari uang itu, kata Basaria, diserahkan Saipudin pada sebagian anggota DPRD Jambi dari lintas fraksi dengan perincian Rp 700 juta, Rp 600 juta serta Rp 400 juta. 

Tetapi, Basaria belum juga dapat merinci anggota dewan yang lain yang terima uang sejumlah Rp 1,3 miliar yang sudah lebih dahulu diserahkan Saipudin. 

KPK baru membuka pemberian Saipudin pada anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN Supriyono sebesar Rp 400 juta. Mereka berdua diciduk selesai bertransaksi didalam mobil Saipudin di satu restoran bebek, di Jambi, sekitaran jam 14.00 WIB. 

" Lalu SUP keluar dari mobil, tampak membawa kantong platsik warna hitam, lantas ketika itu tim KPK mengamankan SUP dengan tanda bukti kantong plastik hitam diisi uang Rp 400 juta, " katanya. 

LINK REFFERRAL - Basaria memberikan, waktu menggeledah tempat tinggal Saipudin, tim KPK ikut mengamankan uang sebesar Rp 1,3 miliar. Uang itu diduga akan diberi pada anggota DPRD Jambi berkaitan pengesahan rancangan biaya jadi APBD 2018. 

Terkecuali dirumah Saipudin, lanjut Basaria, pihaknya juga mengambil alih uang sejumlah Rp 3 miliar didalam dua koper dirumah Arfan. 

Selanjutnya, Basaria mengatakan, penyerahan uang yang dikerjakan Saipudin pada Supriyono tertutupi dengan kode penyerahan 'undangan. ’ Mereka berdua berjumpa di satu restoran bebek di dekat rumah sakit di Jambi. 

" KPK memperoleh info juga akan ada gagasan pertemuan, pada SUP Supriyono anggota DPRD serta SAI Saipudin Asisten Daerah Bagian III Propinsi Jambi di satu restoran dalam rencana penyerahan uang dengan memakai kode ‘undangan, ’” katanya. 

Penyerahan uang itu disangka untuk melicinkan pengesahan APBD Propinsi Jambi thn biaya 2018. Basaria juga mengingatkan pada semua kepala daerah serta anggota DPRD supaya pengesahan APBD tidak memakai uang pelicin. 

" Karna APBD yang juga akan disahkan itu mesti melalui sistem yang benar, tanpa ada korupsi supaya bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan orang-orang setempat, " katanya. 

Dalam operasi senyap yang di gelar di Jambi serta Jakarta, tim KPK sekurang-kurangnya mengamankan 12 orang. Sesudah dikerjakan kontrol, instansi antirasuah itu baru mengambil keputusan empat orang jadi tersangka. 

Mereka salah satunya, Saipudin, Supriyono, Arfan serta Pelaksana pekerjaan [ Plt ] Sekretaris Daerah Propinsi Jambi Erwan Malik. Supriyono disangka jadi penerima suap, sesaat Saipudin, Arfan serta Erwan Malik disangka jadi pemberi suap. 

Ke-4 tersangka itu masih tetap di check penyidik KPK dengan empat orang yang di tangkap tempo hari, yaitu anggota DPRD Jambi dari Fraksi Demokrat Nurhayati, Kepala Perwakilan Propinsi Jambi di Jakarta Amidy, Asrul sebagai pihak swasta, serta Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jambi Varial Adhi Putra.